Perkuat Data Sektoral, Desa Nirannuang, Desa Sokkolia dan Desa Bili-Bili Kecamatan Bontomarannu Resmi Dicanangkan sebagai "Desa Cantik"
BONTOMARANNU– Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kecamatan Bontomarannu pada Kamis, 30 April 2026. Program ini menyasar tiga desa sebagai lokus utama, yakni Desa Nirannuang, Desa Sokkolia, dan Desa Bili-Bili.
Pencanangan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas aparat desa dalam mengelola serta memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya program ini, desa-desa tersebut diharapkan mampu membangun budaya sadar data sehingga setiap kebijakan yang diambil berbasis pada fakta lapangan yang akurat.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Gowa, Emy Pratiwi Hosen, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan data hingga ke tingkat akar rumput. Program ini juga melibatkan sinergi antara BPS, Diskominfo-SP, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa.
Menurut Sekda Gowa H. Andy Azis Peter, S.H., M.Si., Pemkab Gowa menyadari bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif. Dimana melalui program ini, setiap desa diharapkan mampu mengelola data secara mandiri, sehingga perencanaan pembangunan dapat dimulai dari basis data yang kuat di tingkat akar rumput. “Program Desa Cantik ini hadir bukan sekadar seremonial, melainkan upaya strategis untuk memberikan pemahaman pentingnya data statistik sektoral di tingkat desa, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Gowa, Joko Siswanto menegaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data di tingkat desa sebagai fondasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dirinya menjelaskan, BPS memiliki peran sebagai leading sector dalam pembinaan statistik sektoral, termasuk mendorong peningkatan literasi data dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola serta memanfaatkan data secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, Kepala BPS juga mengaku Program Desa Cantik berkontribusi dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam penguatan pembangunan berbasis desa serta integrasi data yang lebih optimal. “Kami berharap kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terus diperkuat, sehingga Desa Cantik tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gerakan bersama dalam membangun budaya sadar data di masyarakat,” ujarnya.
Camat Bontomarannu, Ilham Halim, yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik inisiatif ini dan berharap ketiga desa terpilih dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Gowa dalam hal tata kelola data pembangunan.
Beberapa poin penting dari pencanangan Desa Cantik 2026 di Bontomarannu meliputi:
• Pembentukan Agen Statistik: Melatih perangkat desa agar mampu menyajikan output statistik secara mandiri.
• Optimalisasi Data Desa: Memastikan data seperti potensi desa dan profil kemiskinan terintegrasi dengan baik untuk keperluan Musrenbang.
• Target Ketepatan Sasaran: Meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan pemerintah akibat ketidakakuratan data.
Pencanangan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas aparat desa dalam mengelola serta memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya program ini, desa-desa tersebut diharapkan mampu membangun budaya sadar data sehingga setiap kebijakan yang diambil berbasis pada fakta lapangan yang akurat.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Gowa, Emy Pratiwi Hosen, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan data hingga ke tingkat akar rumput. Program ini juga melibatkan sinergi antara BPS, Diskominfo-SP, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa.
Menurut Sekda Gowa H. Andy Azis Peter, S.H., M.Si., Pemkab Gowa menyadari bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif. Dimana melalui program ini, setiap desa diharapkan mampu mengelola data secara mandiri, sehingga perencanaan pembangunan dapat dimulai dari basis data yang kuat di tingkat akar rumput. “Program Desa Cantik ini hadir bukan sekadar seremonial, melainkan upaya strategis untuk memberikan pemahaman pentingnya data statistik sektoral di tingkat desa, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Gowa, Joko Siswanto menegaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data di tingkat desa sebagai fondasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dirinya menjelaskan, BPS memiliki peran sebagai leading sector dalam pembinaan statistik sektoral, termasuk mendorong peningkatan literasi data dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola serta memanfaatkan data secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, Kepala BPS juga mengaku Program Desa Cantik berkontribusi dalam mendukung agenda nasional, khususnya dalam penguatan pembangunan berbasis desa serta integrasi data yang lebih optimal. “Kami berharap kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terus diperkuat, sehingga Desa Cantik tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gerakan bersama dalam membangun budaya sadar data di masyarakat,” ujarnya.
Camat Bontomarannu, Ilham Halim, yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut baik inisiatif ini dan berharap ketiga desa terpilih dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Gowa dalam hal tata kelola data pembangunan.
Beberapa poin penting dari pencanangan Desa Cantik 2026 di Bontomarannu meliputi:
• Pembentukan Agen Statistik: Melatih perangkat desa agar mampu menyajikan output statistik secara mandiri.
• Optimalisasi Data Desa: Memastikan data seperti potensi desa dan profil kemiskinan terintegrasi dengan baik untuk keperluan Musrenbang.
• Target Ketepatan Sasaran: Meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan pemerintah akibat ketidakakuratan data.
